Dugaan Korupsi dan Kolusi di Proyek Rehabilitasi RSU Sibolga: Apakah Oknum DPRD Bermain Mata dengan Pemerintah?
Dugaan Korupsi dan Kolusi di Proyek Rehabilitasi RSU Sibolga
Medan, 19 September 2024 – LovaNews.com,- Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Utara (GERAM) menggelar aksi protes di depan Markas Besar Polda Sumatera Utara. Dipimpin oleh Adi Gunawan dan Ibrahim, aksi ini memprotes dugaan penyimpangan dalam proyek rehabilitasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) FL Tobing, Kota Sibolga, yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Adi Gunawan, yang juga menjabat sebagai Ketua Aliansi Mahasiswa Gerakan Mahasiswa Sumatera (GEMAS), menegaskan bahwa proyek rehabilitasi tersebut dinilai tidak efisien dan penuh kejanggalan. “Kami menemukan indikasi ketidaksesuaian antara anggaran dan hasil pembangunan. Beberapa bagian rehabilitasi tampak dikerjakan asal-asalan, yang menimbulkan potensi kerugian negara,” ujarnya.
Lebih lanjut, Adi juga mengungkapkan dugaan bahwa proses tender proyek tersebut telah diatur oleh seorang anggota DPRD Kota Sibolga berinisial OPH. Menurutnya, seorang anggota legislatif seharusnya tidak terlibat dalam perolehan proyek, apalagi mengatur pemenang tender. “Fungsi anggota dewan adalah memperjuangkan aspirasi rakyat, bukan mencari keuntungan pribadi dari proyek pemerintah,” tegasnya.
Dalam investigasi lapangan yang dilakukan oleh GEMAS, ditemukan pula bukti kuat bahwa pelaksanaan proyek tersebut tidak mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, sehingga berpotensi menyebabkan kerugian negara yang signifikan. Dugaan adanya praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme semakin mencuat di tengah ketidaktransparanan proses pengerjaan proyek.
Sesuai dengan Instruksi Presiden Pasal 8 tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, Ketua GEMAS meminta agar Polda Sumatera Utara segera turun ke lapangan untuk meninjau dan memeriksa proyek tersebut serta oknum anggota DPRD yang diduga terlibat. “Kami mendesak agar tindakan tegas diambil terhadap pihak-pihak yang telah memanfaatkan wewenang mereka untuk keuntungan pribadi, dan agar proyek ini segera diaudit secara transparan,” tutupnya.