Hot Issue! Suzuya Jadi Polemik di Padangsidimpuan — WaWalikota Setuju, Walikota Menolak. Ada Apa ?
LOVANEWS.COM SUMUT
Padangsidimpuan, 2 Oktober 2025 – Dinamika politik dan investasi di Kota Padangsidimpuan kembali memanas. Ketua Bamperda DPRD Padangsidimpuan, Banua Siregar (PKS), menuding Pemko tidak serius menyelesaikan pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2025–2045. Kritik itu ia lontarkan Selasa (30/9/2025), dan langsung mendapat dukungan dari anggota Bamperda lain, seperti Andi Lumalo Harahap (Hanura) serta Asbin Sitompul (NasDem).
Mereka menilai, kelambanan eksekutif merugikan peluang ekonomi kota. Padahal, RTRW adalah peta jalan pembangunan jangka panjang. Namun sejak diserahkan ke Bamperda pada 16 September 2025, dokumen itu mandek karena dinas terkait di bawah arahan Walikota Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes. gagal memberikan data dan koordinasi yang memadai.
“Pemko jelas tidak menginginkan RTRW ini selesai. Mereka sibuk dengan agenda lain, sementara investor menunggu kepastian lahan,” tegas Siregar.
Suzuya Batal Masuk, Padangsidimpuan Rugi Besar
Kegagalan penyelesaian RTRW ini langsung berdampak pada investasi besar-besaran PT Suriatama Mahkota Kencana (Suzuya). Perusahaan ritel nasional itu sebelumnya sudah menandatangani MoU senilai Rp150 miliar pada Juni 2025 untuk membangun superstore di kawasan Batunadua.
Wakil Walikota, H. Harry Pahlevi Harahap, bahkan sudah meyakinkan pihak Suzuya. Dirut Suzuya, Aldes Maryono, setuju berinvestasi dan siap merekrut hingga 2.000 tenaga kerja lokal. Mulai dari petani dan UMKM sebagai pemasok, hingga tenaga kerja manajerial. Proyek ini diyakini bisa menambah PAD lewat pajak, menekan angka pengangguran (7%), serta menggerakkan ekonomi kota.
Namun, tanpa RTRW yang sah, izin zonasi lahan tak bisa terbit. Akibatnya, Suzuya akhirnya mengalihkan investasinya ke kawasan Danau Toba di kabupaten tetangga.
“Suzuya sudah membuka pintu lebar-lebar untuk Padangsidimpuan, tapi eksekutif menutupnya dengan birokrasi yang tak kunjung selesai,” keluh Wakil Walikota Pahlevi.
Fokus Walikota Diduga Bergeser ke Politik
Di balik macetnya RTRW, muncul kabar bahwa Walikota Dalimunthe lebih fokus mengejar posisi Ketua DPC Partai Gerindra Padangsidimpuan. Manuver internal partai disebut-sebut menyita perhatian, sehingga dinas-dinas terkait kehilangan arahan.
Rumor ini makin ramai dibicarakan warga. Banyak yang menilai, kegagalan masuknya Suzuya bukan sekadar soal administrasi, melainkan karena prioritas pemimpin lebih condong ke politik daripada pembangunan kota.
Seorang warga Batunadua mengaku kecewa:
“Investor Suzuya kabur ke kabupaten lain gara-gara ini. Kita yang rugi, ribuan lapangan kerja hilang begitu saja, sementara pemimpin sibuk rebutan kursi partai.”
DPRD & Akademisi Angkat Suara
Pakar tata ruang Universitas Graha Nusantara, Abdul Latif Lubis, menekankan pentingnya RTRW sebagai instrumen hukum yang memberi kepastian investasi. Tanpa itu, katanya, daerah akan terus ditinggalkan investor. KADIN Padangsidimpuan juga mendesak Pemko mempercepat pembahasan RTRW demi menyelamatkan iklim usaha.
DPRD berjanji membawa kembali isu ini ke paripurna, berharap eksekutif mau serius. Namun, publik tetap bertanya-tanya: apakah ambisi politik lebih penting daripada ribuan pekerjaan yang hilang?
👉 Bagaimana menurutmu? Haruskah Suzuya hadir di Padangsidimpuan, atau keputusan Walikota menolak adalah langkah tepat? Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar!
PEMBRET/TIME
