ASN kabupaten Tapanuli selatan, Butuh Pembinaan cara penghormatan yang benar, Bupati Harus tanggap Dalam Hal ni

Kabupaten Tapanuli selatan 28/04/2026 Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, konsekuensi hukum jika penghormatan (tata tempat, upacara, atau bendera) tidak dilakukan dengan benar bergantung pada objek yang dihormati.

Penghormatan kepada Bendera Negara (Merah Putih): Menurut UU No. 24 Tahun 2009, setiap orang wajib memberi hormat dengan berdiri tegak dan khidmat saat penaikan/penurunan bendera. Tindakan yang merusak, merobek, menginjak, membakar, atau menodai bendera dengan tujuan merendahkan kehormatan bendera dapat dipidana.

Penghormatan kepada Pejabat Negara/Pemerintah: Apabila tata tempat atau penghormatan kepada pejabat negara/pemerintah (termasuk saat meninggal dunia) tidak sesuai dengan peraturan, hal ini diatur dalam PP No. 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. Ketidaksesuaian ini umumnya berakibat pada pelanggaran protokoler dan sanksi administratif atau teguran.
Tanda Kehormatan: Hak pemakaian tanda kehormatan dapat dicabut jika syarat-syarat yang diatur dalam UU Darurat Nomor 4 Tahun 1959 tidak dipenuhi.
Penghormatan terhadap Presiden/Wapres: KUHP terbaru mengatur tindak pidana bagi yang menyerang kehormatan atau harkat dan martabat Presiden/Wakil Presiden di muka umum.

1. Secara ringkas, jika penghormatan tidak benar, sanksinya bisa berupa teguran administratif (protokoler) hingga pidana (penghinaan simbol negara/presiden).
   AE UU No 8 Tahun 1987 Tentang Protokoler 2011.
   Apabila penghormatan terhadap pejabat negara dan pejabat pemerintahan yang diberikan tidak sesuai dengan yang seharusnya maka dapat berakibat.

Badan Pembinaan Hukum.